itnmalangnews.id – Walau infrastruktur Kota Malang terus dibangun, tetapi terdapat kendala-kendala yang perlu diperbaiki, seperti ancaman banjir. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) juga diterapkan di kota pendidikan ini sebagai solusi. Warga dibantu akademisi, praktisi, dan pemerintah bergotong royong guna membangun desa yang sebelumnya kumuh. Beberapa contoh PLPBK antara lain di Balearjosari, Tulusrejo, Polehan, Kota Lama, dan Sukun dengan cakupan kegiatam pembangunan sanitasi, penataan akses jalan, atau normalisasi sungai.
Winardi menutup presentasi dengan ajakan untuk bersama mewujudkan kota layak huni. (Foto: Ata/itnnews)
Winardi dari Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjelaskan perencanaan tata ruang tidak cukup, sisi sosial masyarakat harus turut direncanakan. “Kita harus mengedukasi pola pikir masyarakatnya, jika tidak program akan gagal beberapa bulan kemudian,” ujarnya, Senin (22/04).
Baca juga: Himpunan Mahasiswa PWK Kenalkan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Sebagai Dokter Kota
Baca juga: Pemerintah Ajak Akademisi Terlibat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pada Seminar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, ia memaparkan kebutuhan untuk membenahi desa kumuh. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak perlu memfasilitasi serta membuat regulasi pelaksanaan.
“Bentuk dukungan bisa berupa regulasi, sosialisasi, pembentukan tim teknis kolaborasi, dan memfasilitasi konsultasi teknis dan uji publik perencanaan. Kota layak huni adalah tanggung jawab kita. Kalau bukan kita siapa lagi. Bersama kita bisa,” pungkas Winardi. (ata)
