Alamat Palsu Jadi Sebab Konflik Pertanahan Nasional

ITN MALANG NEWS. Pemicu utama persoalan dan konflik pertanahan nasional yang sering terjadi adalah karena ‘Alamat Palsu’. Artinya, ada kesalah pahaman menyikapi peta tanah. Yang satu merasa tanah itu miliknya, yang lain juga merasa demikian, maka terjadilah konflik. “Kalau Alamat Palsu Ayu Ting Ting bagus jadi lagu, tapi kalau pada tanah itu berarti konflik,” terang Drs.Ferry Mursyidan Baldan, menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam acara Forum Ilmiah Tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Survey Indoesia (ISI) kerjasama dengan ITN Malang dan Kopti di ballroom Klub Bunga Butik Resort, Kota Batu Kemarin (19/11/15).

alamat-palsu-jadi-sebab-konflik-pertanahan-nasional

Karena itu menurut menteri asal Partai Nasdem tersebut, peta pertanahan yang mula-mula harus diluruskan. Sehingga letak dan posisinya tepat, dan orang tidak bisa mengklaim tanah tertentu hanya  dengan menggunakan perasaan. Pada titik ini, menurutnya, peran ISI yang memetakan tanah menjadi sangat penting dan sentral. “Pemanfaatan dan pembinaan atas tanah itu yang penting yang harus disupport oleh ISI,” lanjut pria yang akrab disapa Ferry itu.

Ferry juga mengakui bahwa persoalan pertanahan di Indonesia masih belum tuntas. Ada banyak konflik pertanahan nasional yang belum clear. Dia mencontohkan yang belakangan ini ramai dibicarakan adalah antara pemerintah Provinsi Jakarta dengan Bekasi, yaitu soal penolakan sampah Jakarta dikirim ke bekasi. “Dalam kasus itu seakan-akan Jakarta buang sampah ke Bekasi, Lah kok enak!. Bukan begitu menyikapinya, dalam tata ruang itu tak ada batas kota atau provinsi. Sehingga Jabodetabek itu sudah tak layak lagi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang dihadiri oleh ratusan surveyor Indonesia tersebut, Ferry juga menjanjikan akan dilakukan upaya mempermudah kepemilikan dan izin tanah. Bahkan waktu pengurusan perizinannyapun akan dipersingkat, dari 48 hari kerja, menjadi 10 hari kerja . “Bulan Juli tahun depan ini insyaalah akan kami terapkan, bahkan nanti bisa hanya 3 hari kerja. Tapi tentu surveyor harus memberikan peta yang tepat, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengukuran,” pungkasnya. (her)

(Visited 197 times, 1 visits today)
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *