itnmalangnews.id – Memasuki musim penghujan, banjir menjadi salah satu risiko yang mengancam. Malang yang dulu tidak pernah banjir sekarang mulai langganan. “Kami melihat banjir dipengaruhi tiga hal utama, yaitu sirkulasi air, infrastruktur, dan dukungan masyarakat. Kita tidak bisa saling menyalahkan sebab dalam hal ini sinergi semua pihak sangat diperlukan,” ungkap Sudiro, ST, MT, Kepala Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Selasa (10/12).
Sudiro, ST,MT Kaprodi Teknik Lingkungan ITN Malang saat mengisi acara di City Guide 911FM. (Foto: Istimewa)
Baca juga: www.itn.ac.id
Sudiro mengambil contoh kasus banjir di Jalan Soekarno Hatta. Ia menyoroti aspek infrastruktur berwujud drainase. “Harusnya ada drainase di kiri dan kanan, tapi sekarang di suatu titik tidak ada. Secara fisik, di Suhat (Sukarno Hatta) air sulit masuk dari kiri kanannya lalu menggenang di jalan. Akhirnya air mengalir ke arah utara yang lebih rendah dan menumpuk di sekitar patung pesawat,” jelasnya.
Sementara itu, di tempat lain ada yang saluran drainase sudah bagus tetapi kurang difungsikan. Sebagai contoh, ada gorong-gorong yang mengarah ke Kalimetro, tetapi tidak berfungsi. Perlu dicek apakah ada sumbatan, endapan, atau masalah lain. Setiap jangka waktu tertentu perlu ada pembaruan.
Menurut Sudiro, dengan kondisi lahan saat ini, melebarkan drainase sudah bukan prioritas. Oleh sebab itu, dengan lahan yang ada harus disiasati agar efektif. “Pelebaran drainase mungkin sudah bukan saatnya, tapi bagaimana cara kita mengoptimalkan fungsinya. Sekarang air hujan jangan langsung dibuang, tetapi dimasukkan ke tanah sebanyak mungkin. Biopori adalah salah satu metode yang cocok untuk struktur tanah Malang, tapi harus terus dikaji,” cetusnya dalam siaran radio City Guide 911 FM.
Baca juga: Rektor ITN Malang: Pencegahan Banjir dengan Pemberdayaan Masyarakat
Biopori relevan diaplikasikan di kawasan perkampungan dengan lahan yang sempit. Air hujan yang terserap mampu mengurangi sumber primer dan mempercepat surutnya atau bahkan mencegah banjir. Kewajiban mengurangi jumlah air hujan dalam konsep zero run perlu dipertegas dalam peraturan daerah sampai AMDAL pembangunan infrastruktur.
Ketika sudah ada regulasi, Sudiro merasa pemerintah harus tegas dalam implementasinya. Hanya saja tahap edukasi dan sosialisasi juga perlu dilakukan. Bentuk sanksi yang tepat pun harus dipikirkan. Yang jelas, semua pihak wajib bekerja sama menciptakan tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. (ata)
